DPR Minta Percepatan Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat – Komisi X DPR RI mendesak pemerintah mempercepat pembangunan fisik gedung program Sekolah Rakyat. Langkah ini penting untuk kelancaran proses belajar mengajar (KBM) pada awal tahun ajaran 2026/2027 mendatang.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, menyoroti pentingnya infrastruktur pendukung. “Jangan sampai program ini hanya mengganti nama atau memanfaatkan gedung lama yang tidak representatif. Sekolah Rakyat harus punya standar jelas. Mulai dari ruang kelas sehat, laboratorium, hingga area bermain,” tegas Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Baca Juga: UPH Soroti Peran Keluarga dalam Pembangunan SDM Indonesia
Target 100 Sekolah Rakyat di 2026
Program Sekolah Rakyat menjadi proyek prioritas nasional. Presiden Prabowo Subianto mencetuskannya untuk menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas. Program ini menyasar anak dari keluarga miskin, ekstrem miskin, dan rentan miskin.
Pemerintah menargetkan 100 Sekolah Rakyat pada 2026. Sekolah-sekolah ini tersebar di berbagai wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Program ini menggunakan pendekatan asrama (boarding school). Selain itu, pemerintah juga menyediakan sandang, pangan, dan papan bagi para siswa.
Kepala Badan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menjelaskan alasan memilih konsep boarding school. “Kami ingin memutus rantai kemiskinan struktural. Anak-anak butuh lingkungan belajar yang kondusif. Mereka tidak hanya mendapat pendidikan formal, tetapi juga pembinaan karakter, gizi baik, dan keterampilan hidup. Sekolah ini menjadi rumah kedua bagi mereka,” ujar Budiman.
Lokasi dan Kesiapan
Beberapa lokasi Sekolah Rakyat sudah mulai disiapkan. Kawasan Jakarta dan sekitarnya menjadi prioritas awal. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijana telah meninjau calon lokasi di Pejompongan, Jakarta Pusat.
“Sekolah ini untuk anak Indonesia yang putus sekolah. Mereka akan mendapat pendidikan gratis, lengkap dengan makan dan asrama. Target kita kejar agar sekolah ini beroperasi pada tahun ajaran baru nanti,” kata Teddy.
Pemerintah melibatkan berbagai kementerian untuk mendukung percepatan ini. Kementerian Pekerjaan Umum bertugas membangun infrastruktur fisik. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyiapkan kurikulum dan tenaga pengajar. Sementara itu, Kementerian Sosial memfasilitasi pendataan calon siswa.
Tantangan di Lapangan
Meski mendapat dukungan penuh, program ini tetap menghadapi sejumlah tantangan. Ketersediaan lahan di daerah padat penduduk menjadi kendala utama. Keterbatasan anggaran juga menghambat proses pembangunan. Di samping itu, program ini membutuhkan tenaga pengajar khusus yang memahami dinamika anak prasejahtera.
Anggota DPR lainnya, Hetifah Sjaifudian, mengingatkan agar pembangunan tidak terburu-buru. “Kita pastikan standar bangunan tahan gempa, sanitasi layak, dan akses air bersih. Jangan sampai ada sekolah yang dibangun namun tidak bisa dipakai karena kurang fasilitas,” ujarnya.
Menanggapi masukan tersebut, Budiman Sudjatmiko memastikan penerapan standar operasional ketat. “Kami akan melakukan evaluasi berkala. Sekolah Rakyat adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang, bukan proyek jangka pendek. Presiden Prabowo sangat serius dengan program ini,” pungkasnya.
Karena percepatan yang diminta DPR ini, program Sekolah Rakyat diharapkan segera dirasakan manfaatnya. Dengan demikian, program ini menjadi solusi jangka panjang bagi wajah pendidikan Indonesia.