SKB 7 Menteri soal AI di Pendidikan: Alat, Bukan Pengganti Manusia – Tujuh kementerian secara resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang kecerdasan buatan (AI) di dunia pendidikan. Kebijakan ini menegaskan posisi AI sebagai alat bantu. AI bukan pengganti peran guru, dosen, maupun tenaga kependidikan.
Baca Juga: Apakah Skor IQ Bisa Naik di Usia Dewasa? Ini Faktanya
Tujuan SKB AI di Pendidikan
Tujuh menteri menandatangani SKB ini. Mereka membidangi koordinasi pembangunan manusia dan kebudayaan. Juga pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi, riset dan teknologi. Termasuk komunikasi dan digital, agama, serta pemberdayaan aparatur negara.
SKB ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, memberikan pedoman pemanfaatan AI. Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang adaptif. Ketiga, melindungi civitas akademika dari penyalahgunaan teknologi. Keempat, menjadi payung hukum bagi sekolah dan kampus dalam mengadopsi AI.
Poin Penting: AI Hanya Alat Bantu
Pemerintah menegaskan bahwa AI tidak boleh menggantikan esensi pendidikan. Interaksi manusia (guru dan murid) tetap menjadi jantung proses belajar mengajar.
AI hanya membantu tugas-tugas administratif. Contohnya membuat soal latihan atau menilai tugas rutin. AI juga bisa memberi rekomendasi materi personal bagi siswa. Namun pendidik tetap memegang keputusan akhir tentang perkembangan dan penilaian siswa.
Mesin tidak bisa menggantikan aspek afeksi. Empati, pembentukan karakter, hingga keteladanan hanya bisa dari manusia. AI juga tidak boleh menentukan kelulusan atau mutasi siswa secara otomatis.
Dorongan Pemanfaatan untuk Penguatan Kualitas
Meski hanya sebagai alat, pemerintah sangat mendorong optimalisasi AI. SKB ini menginstruksikan satuan pendidikan untuk memanfaatkan AI demi efisiensi administrasi guru. Sekolah juga harus menggunakan AI sebagai media pembelajaran interaktif. Selain itu, AI membantu analisis kebutuhan belajar siswa.
Risiko dan Larangan
SKB ini secara tegas melarang penggunaan AI untuk menyelesaikan tugas akademik secara mentah-mentah. Mahasiswa atau siswa tidak boleh meminta AI mengerjakan esai atau penelitian. Mereka harus melalui proses berpikir kritis terlebih dahulu.
Pemerintah juga melarang penggunaan AI untuk memata-matai aktivitas privat siswa. Pelanggaran hanya boleh terjadi dalam konteks pendidikan yang telah disepakati bersama.
Komitmen Pengembangan SDM
Menyusul SKB ini, pemerintah akan menggelar program literasi AI massal. Targetnya menjangkau 3 juta guru dan dosen dalam dua tahun ke depan. Pemerintah juga akan mengembangkan platform AI lokal. Platform ini sesuai dengan nilai budaya Indonesia dan tidak bergantung pada provider asing.
Dengan landasan SKB 7 Menteri ini, AI dapat menjadi katalis transformasi pendidikan Indonesia. Teknologi akal budi tetap berada di bawah komando akal budi manusia. AI hadir untuk membantu, bukan mengancam atau menggusur peran strategis pendidik.